Integrasi dan Sinkronisasi Kompleksitas Sistem Informasi di Indonesia

Oleh : Niswah Muliati

Masyarakat sebagai stake holder utama sebuah negara, merupakan komponen terbesar dan terkuat sumber dayanya bahkan melebihi kapasitas pemegang pemerintahan sekalipun. “Suara rakyat adalah suara Tuhan”, dan Indonesia masih menganut paham demokrasi, “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Sehingga jelas bahwa sistem yang dianut oleh Indonesia itu citizen oriented. Semua kebijakan, semua aturan, semua fasilitas publik haruslah berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia pun mulai memasuki era Sistem Informasi. Bermunculan-lah istilah-istilah Sistem Informasi Kependudukan (SIMDUK), Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRUS), maupun e-government, dan lain sebagainya. Entah sebagian masyarakat mengenalnya atau tidak, yang jelas perlahan sistem itu mulai dibangun dan diaplikasikan.

Nilai investasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia hingga saat ini untuk membiayai proyek sistem informasi bukanlah nominal yang sedikit, namun sama sekali efektifitasnya belum dirasakan oleh masyarakat. Betapa tidak efektifnya sistem itu ketika musim pemilu tiba. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang semrawutan dan kerap terjadi penggadaan merupakan salah satu fakta empiris kacaunya database kependudukan. Selain itu, jumlah pertumbuhan dan angka pasti jumlah penduduk Indonesia sangat sulit dijangkau validitasnya. Ketika dihadapkan pada pertanyaan berapa jumlah calon tenaga kerja dan berapa lapangan kerja yang tersedia, - yang akan menunjukkan tinggi rendahnya angka pengangguran – maka dapatkah Departemen Tenaga Kerja memperlihatkan data yang update? Memasuki ranah pelayanan kesehatan, lagi-lagi rakyat kecil dengan ekonomi lemah harus menerima kenyataan pahit dengan mahalnya biaya pelayanan kesehatan karena mereka tidak terdaftar sebagai kelompok yang berhak dan seharusnya memperoleh pelayanan gratis dari pemerintah. Bukankah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara?

Apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki???

Fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia masih kacau dalam hal database kependudukan yang seharusnya dapat teratasi dengan Sistem Informasi. Mengapa sistem informasi? Karena hanya dengan sistem informasi yang baik akan meng-cover semua data kewarganegaraan, sehingga data yang utuh dan seragam dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang pelayanan. Suatu sistem informasi dapat memudahkan berbagai hal dan dapat menghemat anggaran pengeluaran pemerintah pertahunnya. Sistem Informasi yang akurat dan terpercaya akan meminimalisir resiko kesenjangan sosial masyarakat serta keadilan dalam layanan dan pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat terwujud.

Syarat suatu sistem informasi yang bagus???

Sistem Informasi yang handal tidak terlepas dari semua komponen yang handal pula. Tidak hanya sekedar software dan hardware yang dibangun dengan konsep yang begitu sempurna, namun juga tak kalah penting adalah brainware dan user yang akan mengoperasionalisasikan sistem tersebut. Mungkin selama ini ketidakefektifan yang terjadi di Indonesia, dominan disebabkan oleh sumber daya manusia (user) yang kurang handal serta regulasi yang belum sempurna. Suatu sistem pun harus dibangun dengan user oriented, yang artinya adalah sebuah sistem tidak akan efektif jika hanya dilihat dari kecanggihannya namun user merasa kebingungan untuk menggunakannya sehingga suatu sistem informasi yang baik haruslah berorintasi pada kemampuan pengguna. Satu hal yang perlu di tekankan bahwa sistem informasi yang diadopsi dari luar negeri tidak selamanya dapat teradaptasi dengan sempurna karena pembangunan sustu sistem di luar negeri menerapkan standar kompetensi masyarakat mereka yang sama sekali tidak bisa disejajarkan dengan standar kompetensi user di Indonesia.

Gambaran kondisi ketika suatu sistem informasi is running well (berjalan ideal)

Sejak seorang manusia lahir hingga kejadian wafatnya, dapat ter-record dalam sebuah sistem informasi kependudukan. Pihak rumah sakit tempat sang ibu melahirkan dapat langsung menginput data kelahiran per anak per hari dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRUS), dan kemudian data itu akan ter-automatisasi masuk ke catatan sipil atau Badan Pusat Statistik untuk menambah data jumlah penduduk. Apabila seorang ibu tidak melahirkan di rumah sakit, ia tetap akan berurusan dengan kantor yang mengurus akta kelahiran bukan? Sehigga database akan diinput langsung disana. Maka setiap anak yang lahir langsung memiliki Nomor Induk Kependudukan, dan efeknya adalah data jumlah penduduk Indonesia akan ter-update setiap hari. Data setiap penduduk suatu daerah pun harus ada dalam database kependudukan. Data jumlah anak, jumlah tanggungan, jumlah penghasilan, kondisi perekonomian, serta domisili tetap dan temporer juga harus di-update. Semua data-data yang lengkap dan akurat akan sangat berimbas pada efektifnya pelayanan sosial. Seorang kepala keluarga dari kondisi ekonomi kurang mampu tidak akan batal berobat ke rumah sakit hanya karena tidak mendapatkan ASKESKIN atau JAMKESDA, tetapi database yang telah automatic sharing dapat menunjukkan pada pihak rumah sakit bahwa pasien tersebut benar berada pada tingkat/level masyarakat ekonomi lemah.

Pun demikian ketika seorang anak akan masuk ke sebuah institusi perguruan tinggi. Data base yang lengkap mengenai kondisi ekonomi keluarganya tidak akan mempersulit keluarnya kebijakan nominal pembayaran SPP persemester mahasiswa tersebut, karena pihak perguruan tinggi dapat meminta data pada sistem informasi kependudukan di daerah asal mahasiswa dan tentu semua sistem online sharing.

Maka apa solusi dan kesimpulannya??

Demikian kompleks permasalahan sistem informasi di Indonesia, dan demikian berkepanjangannya masalah-masalah sosial tak berkesudahan, cukup membuat jenuh masyarakat kecil dan merekapun semakin merasa termarginalkan. Kehadiran sistem informasi diharapkan semakin hari semakin meminimalisir kondisi tersebut. Namun sistem informasi yang bagaimana yang bisa benar-benar handal? Jawabnya ialah sistem informasi yang terintegrasi dan tersinkronisasi. Keseluruhan sistem informasi yang dibangun haruslah terintegrasi dan tersinkronisasi dengan baik, antara lain Sistem Informasi Kependudukan, Sistem informasi Manajemen Rumah Sakit, e-government, dan lain sebagainya. Konkritnya adalah: data harus seragam karena berasal dari satu database yang sama, data harus online sharing antara instansi yang berkepentingan, data harus up-date dan akurat serta data benar-benar berfungsi sebagai data yang dapat diambil dan dimanfaatkan sewaktu-waktu. Dengan kondisi demikian maka ketertiban pelayanan dan keakuratan informasi bukan lagi menjadi momok yang selalu menganggu optimalnya layanan kepada setiap masyarakat.